Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menyatakan proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia telah memasuki tahap akhir. Naskah utama yang menyusun kembali narasi sejarah nasional dikabarkan sudah selesai sejak Agustus dan kini sedang melalui proses penyuntingan (editing) sebelum diterbitkan secara resmi. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Kebudayaan selaku koordinator proyek, yang berharap naskah rampung dan dapat diumumkan dalam waktu dekat.
Proyek ambisius ini melibatkan puluhan akademisi dan sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh nusantara. Koordinasi dilakukan oleh Direktorat Sejarah yang baru dihidupkan kembali di bawah kendali Kementerian Kebudayaan merupakan langkah yang menurut pemerintah dapat memperkuat kapasitas negara dalam menulis dan mengawal narasi sejarah yang lebih komprehensif. Rencana kerja juga mencakup kelanjutan penulisan sejarah tematik seperti sejarah kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan, dan sejarah kerajaan-kerajaan besar Nusantara.
Meski pemerintah menyatakan pekerjaan inti telah selesai, rencana peluncuran dan rilis resmi sempat mengalami perubahan jadwal yang memicu perhatian publik. Sebelumnya ada rencana untuk merilis bagian tertentu pada peringatan Kemerdekaan 17 Agustus, namun rilis itu batal dan agenda diatur ulang untuk memastikan kualitas dan proses verifikasi akademis berjalan tuntas. Perdebatan publik seputar waktu rilis dan mekanisme penulisan memperlihatkan bahwa proyek ini berada pada mata publik yang sangat sensitif.
Proyek penulisan ulang sejarah memicu beragam respons. Sebagian pihak menyambut baik inisiatif untuk memperbarui narasi sejarah agar lebih representatif misalnya, memasukkan perspektif daerah, perempuan, dan kelompok minoritas yang selama ini kurang tampil. Di sisi lain, beberapa kelompok mengingatkan pentingnya metodologi ilmiah dan kemerdekaan akademik agar upaya ini tidak terjebak pada agenda politik atau revisi yang melampaui bukti sejarah. Isu ini menimbulkan perdebatan antara urgensi koreksi historis dan kehati-hatian terhadap politisasi sejarah.
Dalam prosesnya, Kementerian Kebudayaan menegaskan keterlibatan akademisi dari banyak universitas dan mengedepankan tahapan peer review, verifikasi arsip, serta dokumentasi koleksi sejarah yang kembali dipulangkan dari luar negeri. Sumber primer seperti arsip kolonial, dokumen kerajaan, serta bukti lisan dari komunitas adat dijadikan bahan kajian untuk membentuk narasi yang lebih kaya dan berimbang. Pemerintah juga menyebut rencana membuat direktori terbitan tematik yang melengkapi naskah utama.
Para pengamat dan akademisi memberi catatan penting: penulisan sejarah nasional harus transparan dalam metodologi, sumber data, dan mekanisme koreksi. Mereka menekankan pentingnya publikasi daftar penulis, reviewer, serta arsip sumber yang dipakai, agar masyarakat dan komunitas ilmiah dapat menilai kredibilitas hasil akhir. Beberapa sejarawan juga menyoroti perlunya ruang dialog terbuka selama proses editing sehingga naskah akhir menjadi rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dari sisi komunikasi publik, pemerintah mengupayakan sosialisasi yang kuat agar naskah baru tidak sekadar dibaca di kalangan akademik, tetapi juga mudah diakses oleh pelajar, guru, dan masyarakat umum. Rencana diseminasi mencakup versi ringkas untuk kurikulum, materi digital, serta publikasi tematik yang relevan dengan daerah-daerah tertentu. Tujuannya adalah menjadikan sejarah sebagai alat penguat identitas kebangsaan sekaligus bahan pembelajaran yang kritis.
Meski ada optimisme soal selesainya naskah utama, proyeksi akhir tetap menuntut kehati-hatian. Editor nasional dan tim verifikasi diberi waktu untuk memastikan kebenaran faktual dan keseimbangan narasi sebelum publikasi massal. Proses editing ini dipandang krusial: bukan hanya soal tata bahasa, tetapi juga soal verifikasi sumber, penajaman kronologi, dan penyajian konteks sosial-kultural yang akurat. Sejumlah pengamat menilai bahwa keberhasilan proyek ini akan sangat ditentukan oleh transparansi proses serta keterbukaan terhadap kritik akademis.