Aparat kepabeanan dan cukai memperkuat aksi penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Di Jawa Barat saja, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memusnahkan sebanyak 6,8 juta batang rokok ilegal dalam satu operasi yang berlangsung di Kabupaten Bandung Barat. Nilai barang diperkirakan lebih dari Rp 10 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 5,1 miliar.
Kasus lain terjadi di Bali, di mana petugas Bea Cukai Denpasar berhasil mengamankan 630.500 batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai dari dua orang pelaku di Kabupaten Tabanan. Pelaku dikenakan denda administratif sebesar Rp 1,438 miliar untuk pelanggaran tersebut. Nilai barang bukti mencapai sekitar Rp 941,7 juta dan potensi kerugian negara tercatat sekitar Rp 620,6 juta.
Penindakan tidak hanya terjadi pada tahap pengamanan, tapi juga pemusnahan barang bukti secara terbuka sebagai bagian dari strategi transparansi dan efek jera. Di Jawa Barat, pemusnahan dilakukan dengan pembakaran dan penghancuran agar rokok ilegal tersebut tidak kembali beredar di pasar. Upaya ini disebut sebagai bentuk tegas pengawasan cukai dan komitmen terhadap industri hasil tembakau yang legal.
Kementerian Keuangan dan pihak bea cukai juga menyiapkan langkah kebijakan jangka panjang untuk menekan peredaran rokok ilegal, termasuk kemungkinan cukai khusus untuk rokok ilegal. Tarif yang tinggi, pengawasan distribusi, dan penertiban kios serta jalur logistik disebut sebagai kunci.
Meski langkah-langkah represif telah dijalankan, tantangan tetap besar. Peredaran rokok ilegal kerap memanfaatkan jalur distribusi yang tersembunyi, pita cukai palsu atau tak dilekati, dan dukungan infrastruktur yang belum optimal di beberapa daerah. Industri legal pun merasa dirugikan karena persaingan tidak sehat dan potensi hilangnya lapangan kerja yang terkait.
Pemerintah mengimbau masyarakat turut berperan aktif melaporkan peredaran rokok ilegal melalui kanal yang disediakan aparat. Selain sebagai bagian dari penegakan hukum, kerjasama publik-swasta dan edukasi tentang bahaya rokok ilegal juga dianggap penting agar langkah legal bisa mendapatkan dukungan luas.